Legislator Ingatkan Pendirian Anak Perusahaan Perhutani Tidak Timbulkan Kerugian Negara

19-07-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (17/7/2023). Foto: Saum/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengapresiasi kinerja Perum Perhutani yang dinilai mampu mengelola aset berupa lahan sebesar 2,4 juta hektar. Ia pun turut mendukung upaya Perum Perhutani yang melibatkan sekaligus memberdayakan masyarakat setempat sehingga implikasi yang diperoleh menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

 

"Di bawah Wahyu Kuncoro (Dirut Perum Perhutani) ini sudah ada langkah-langkah yang dilaksanakan dengan berbagai melibatkan masyarakat. (Seperti) hampir satu juta orang bekerja di situ, melibatkan hampir 6000 Desa. Saya pikir ini sangat positif," terang Muslim kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (17/7/2023).

 

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pendirian PT Palawi Risorsis oleh Perum Perhutani tidak menjadi beban negara. Sebab, jika tidak direncanakan dengan komprehensif, pendirian anak perusahaan seringkali membuka peluang oknum melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

 

"Kalau memang nantinya dianggap itu tidak layak, ya harus dipangkas. Ya silahkan aja, diamputasi, harus kita harus cabut anak perusahaan (jika tidak berkontribusi positif kepada negara)," imbuhnya.

 

Terakhir, ia mengapresiasi keberanian Menteri BUMN Erick Tohir yang melakukan pemangkasan sejumlah anak perusahaan BUMN yang tidak layak dan tidak produktif bagi negara. Baginya, BUMN perlu mengedepankan pembenahan manajemen secara menyeluruh. Hal ini krusial agar negara mendapatkan pemasukan yang berkelanjutan, menyejahterakan masyarakat sekitar, sekaligus memperoleh kepercayaan dari publik.

 

"Menurut saya, (pendirian anak perusahaan menjadi) salah satu beban-beban BUMN beberapa tahun ini. Jadi, harus dibenahi manajemen secara menyeluruh," pungkas Muslim. (ts,iru/rdn)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...